Kesenjangan Ekonomi Daerah: Maluku Utara Meroket, Papua Tengah Terpuruk
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru-baru ini memaparkan gambaran komprehensif mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025, Tito menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Maluku Utara muncul sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, sementara Papua Tengah justru mengalami kontraksi terdalam.
“Saya juga melaporkan kepada beliau mengenai masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Karena saya juga diberikan tugas kalau inflasi seminggu sekali, sebulan sekali pertumbuhan ekonomi daerah kita bahas. Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ujar Tito Karnavian.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Mendagri Tito Karnavian merinci beberapa faktor yang memengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Khusus untuk Papua Tengah, melemahnya geliat ekonomi disebabkan oleh sejumlah kendala yang dihadapi oleh sektor pertambangan, salah satu penggerak utama ekonomi di wilayah tersebut.
-
Kontraksi di Papua Tengah:
- Penghambatan ekspor dari PT Freeport Indonesia menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini dikarenakan adanya insiden kebakaran pada fasilitas smelter yang berdampak langsung pada kelancaran produksi dan distribusi.
- Selain itu, bencana alam berupa longsor juga turut memperparah kondisi, menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas produksi.
- Akibat dari berbagai kendala tersebut, pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Tengah, khususnya di Timika, mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu minus 8%.
-
Pertumbuhan Pesat di Maluku Utara:
- Di sisi lain, Maluku Utara menunjukkan performa ekonomi yang luar biasa. Meskipun rincian faktor spesifik yang mendorong pertumbuhan tinggi ini tidak dipaparkan secara detail dalam kesempatan tersebut, secara umum pertumbuhan ekonomi di wilayah ini didorong oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan yang terus berkembang.
Tito Karnavian menekankan bahwa adanya perbedaan yang begitu mencolok antara pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dan kontraksi di Papua Tengah menunjukkan adanya “pem-balance-an” yang perlu diperhatikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.
Percepatan Pembangunan Papua: Strategi dan Arahan Presiden
Selain memaparkan kondisi ekonomi, Menteri Dalam Negeri juga melaporkan perkembangan terkini mengenai upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua. Ia menyampaikan bahwa Komite Percepatan Pembangunan Papua telah beberapa kali mendapatkan pembekalan atau briefing darinya.
“Kemudian, saya juga menyampaikan soal Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya briefing tiga kali, dan saya minta kepada bapak presiden berkenan untuk menerima mereka sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para Kepala Daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan itu,” tuturnya.
Tito Karnavian berharap agar Presiden Ke-8 RI dapat menerima perwakilan dari Komite Percepatan Pembangunan Papua, sekaligus memberikan arahan strategis. Idealnya, pertemuan ini dapat diselenggarakan bersamaan dengan para Kepala Daerah se-Papua.
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat mandat dan kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan Papua. Dengan adanya arahan langsung dari Presiden, komite ini diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dan “power” yang memadai untuk menjalankan program-programnya.
“Supaya komite ini memiliki mandat, memiliki power, bersama juga dengan kementerian/lembaga yang memiliki program di Papua mendapat arahan dari Bapak Presiden. Sehingga Papua ini betul-betul dapat dipercepat pembangunannya,” pungkas Tito Karnavian.
Upaya percepatan pembangunan di Papua menjadi prioritas penting. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, lembaga terkait, dan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan di tanah Papua dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah menjadi pengingat bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan spesifik setiap wilayah.
About the Author
