Anggaran Ketahanan Pangan Meningkat pada Tahun 2026
Kementerian Keuangan telah menetapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun untuk tahun 2026. Anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun ini yang hanya sebesar Rp 144,6 triliun. Dari total anggaran tersebut, pemerintah menyalurkan sebesar Rp 23,7 triliun untuk berbagai program seperti lumbung pangan, cetak sawah, serta optimasi lahan seluas 550 hektare.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menyatakan bahwa anggaran ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun depan. Ia menjelaskan, “Saya rasa anggaran cadangan pangan ini masih tetap menjadi prioritas pemerintah.” Pernyataan ini disampaikan kepada awak media di Karawang, Jawa Barat, pada Selasa, 9 Desember 2025.
Budhianto menambahkan bahwa anggaran lumbung pangan masuk dalam kategori produksi yang mendapatkan alokasi sebesar Rp 162,4 triliun dari keseluruhan program. Selain itu, kategori produksi ini mencakup berbagai kegiatan lainnya, antara lain:
- Subsidi pupuk dengan volume 8,8 juta ton atau senilai Rp 46,9 triliun.
- Bantuan alat mesin pertanian prapanen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit.
- Pembangunan bendungan sebanyak 15 unit dan irigasi seluas 212 ribu hektare.
- Sarana dan prasarana senilai Rp 19,1 triliun.
- Pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta hektare.
- Bantuan benih-indukan sebanyak 137,6 juta ekor.
- Pembangunan kampung nelayan merah putih sebanyak 250 kampung senilai Rp 5,5 triliun.
- Pergaraman nasional seluas 1.000 hektare senilai Rp 1,2 triliun.
Sektor Konsumsi Juga Mendapat Alokasi Anggaran
Selain sektor produksi, pemerintah juga memberikan alokasi anggaran untuk sektor konsumsi. Budhianto menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 6,2 triliun untuk bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Dari jumlah tersebut, SPHP mendapatkan alokasi sebesar Rp 5,8 triliun untuk tahun depan.
Budhianto menekankan bahwa tujuan pemerintah bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga mampu melakukan ekspor pangan. “Targetnya adalah melakukan ekspor pangan,” ujarnya.
Fokus pada Kualitas Gizi dan Penyelarasan APBN
Pada tahun ini, Budhianto menjelaskan bahwa alokasi APBN 2025 ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga pada kualitas gizi pangan.
Ia memastikan bahwa APBN 2026 tetap dialokasikan untuk sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan. “Ke depan, melalui APBN 2026, pemerintah akan terus memperkuat program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional,” katanya.
About the Author
